Gubernur Kaltim Tantang Dahlan Iskan

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak meminta Menteri BUMN Dahlan Iskan menunjukkan bukti bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dinilai omong kosong dalam merealisasikan lahan untuk pertanian seluas 100.000 hektar. Lahan tersebut rencananya untuk menyukseskan program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

"Saya minta Pak Dahlan mau menunjukkan daerah mana, bahkan kalau bisa perusahaan mana yang tidak menyetujui rencana GP3K tersebut," kata Awang di Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibitions (IIICE), di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (29/8/2012).

Menurut Awang, pihaknya sudah memberikan lampu hijau kepada pemerintah agar memakai lahan di Kalimantan untuk mendukung program tersebut. Namun, semua wewenang pemberian izin pemakaian lahan untuk GP3K ini hanya bisa dilakukan oleh pemerintah kabupaten setempat.

Awang merasa tidak semua pemerintah kabupaten menolak rencana program tersebut. Apalagi pemerintah provinsi pun sudah menyetujui program ini.

"Di satu daerah mungkin ada masalah, tapi belum tentu daerah lainnya," ujarnya.

Berdasarkan pantauan Awang, beberapa lahan di Kalimantan saat ini memang sedang mengalami masalah, contohnya overlapping dengan perusahaan lain. Namun, dengan penyelesaian dari pihak provinsi dan pemerintah daerah, masalah lahan tersebut diharapkan bisa selesai secepatnya.

Awang merasa bahwa kesalahan masalah lahan ini bukan hanya kesalahan pemerintah daerah saja, melainkan merupakan kesalahan tata ruang wilayahnya yang belum diselesaikan dengan baik.

"Nanti, 5 September 2012 akan kita undang semuanya. Mulai dari pemda, BUMN, swasta," katanya.

Selain itu, Awang meminta Dahlan Iskan tak mundur dari Kalimantan Timur. Sebab, investor lain akan masuk ke Kaltim jika BUMN mundur.

"Tentunya kalau disuruh milih, ya, saya pilih BUMN sebagai prioritas dong," tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan membatalkan rencana perluasan area pertanian di Kalimantan Timur seluas 100.000 hektar.

"Kami cabut dari Kalimantan, semua itu (intensifikasi lahan sawah) itu hanya omong kosong. Tidak ada itu tanah seluas 100.000 hektar," kata Dahlan di kantor pusat PT Pertani, Jakarta, Selasa (28/8/2012).

Menurut Dahlan, lahan pertanian itu memang ada, tetapi sarat dengan masalah. Hal itu diketahui setelah pihak Kementerian BUMN mengurus perizinannya.

Diketahui Dahlan, izin tanah sudah diberikan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit. Dahlan pun menilai pemerintah daerah setempat tidak memiliki komitmen mencetak lahan sawah baru.

"Termasuk yang sudah dijanjikan itu malah sudah diberikan ke perkebunan sawit," tegasnya.

Tak hanya masalah lahan yang membuat Dahlan kecewa denga Kalimantan Timur, dirinya juga menemukan ada masalah dan kecurangan lainnya.

"Saat kami urus surat izin untuk tanah tersebut, ternyata tanah yang diberikan adalah lahan sebelahnya," jelasnya.

Karena membatalkan proyek penambahan lahan sawah baru di Kalimantan Timur, kini Dahlan mengintip potensi penambahan lahan sawah di daerah lain. Sayangnya, Dahlan ogah menyebutkan provinsi yang diincarnya itu.

"Calonnya sudah ada. Tetapi saya tidak mau ngomong, ah. Nanti kejadian lagi kayak seperti ini," ujarnya.